Ketika SBY Kritik Tim Transisi Jokowi

Oleh: Ramdhany*

Dimuat di Laman Portal Online Nusaantara.com

Tim transisi pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden terpilih, Joko Widodo, merupakan suatu hal yang patut untuk diapresiasi. Hal itu karena, di masa pemerintahan sebelumnya, pembentukan tim transisi pemerintahan dalam rangka mempersiapkan pemerintahan selanjutnya, belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

Setidaknya ada tiga fungsi pokok mengapa Tim Transisi tersebut dibentuk. Pertama, Tim Transisi berfungsi untuk menjabarkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana merealisasikan berbagai program kebijakan serta mempersiapkan diri dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional.

Kedua, Tim Transisi mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 yang telah disahkan oleh pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ketiga, Tim Transisi mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan termasuk merancang arsitektur kabinet.

Namun demikian, Tim Transisi yang dibentuk oleh Jokowi tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menilai, tim transisi tersebut terlalu ikut campur terlalu jauh kepada pemerintahan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang sampai saat ini masih dipimpin olehnya. Seperti hal pada wacana isu kenaikan harga BBM.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Jokowi secara pribadi dan tim transisinya berupaya dan meminta kepada Presiden SBY untuk segera menaikan harga BBM bersubsidi. Namun kenyataannya, hal itu secara tegas ditolak oleh SBY, dengan alasan tidak mau membebani rakyat Insonesia.

Presiden SBY menegaskan pemerintahannya tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube, Presiden SBY mengatakan logika bahwa kenaikan BBM dilakukan karena APBN dalam tekanan tidaklah tepat.

Akhir-akhir ini, Sesretaris Kabinet, Dipo Alam banyak menerima laporan adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Tim Transisi Jokowi yang mendatangi beberapa kementerian.

Menyikapi hal itu, Dipo Alam menyesalkan anggota Tim Transisi bentukan presiden terpilih, Jokowi, yang terkesan terlalu gesit dalam melakukan berkoordinasi dengan pihak kementerian sehingga menimbulkan kesan mengabaikan berbagai aturan main yang berlaku.

Kemudian, Presiden SBY dalam rapat kabinet Jumat (5/9) lalu, mengaku telah mendapat pesan singkat atau short message service (SMS) dari sejumlah orang yang mengaku utusan Tim Transisi Jokowi. SMS itu berisi permintaan untuk melakukan konsultasi kepadanya dari orang-orang yang mengaku akan menjadi menteri di Kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Presiden SBY, seharusnya Tim Transisi tersebut langsung berkonsultasi dengan Menteri Koordinator yang telah ditunjuknya untuk berkoordinasi dengan Tim Transisi.

Berbagai kecurigaan pun muncul. Ada yang menganggap bahwa hal itu memang benar, seperti yang diungkapkan oleh Jokowi. Ia menyebutkan bahwa mungkin tim transisi terlalu bersemangat untuk bekerja. Dan ada yang beranggapan bahwa hal itu tidak benar adanya. Karena orang yang mengatasnamakan tim transisi tersebut tidak disertakan surat resmi dari Jokowi.

* * *

Pada hari Jumat (5/9) lalu, Presiden SBY mengingatkan kepada pihak terkait bahwa pemerintahan Indonesia sekarang ini masih periode pemerintahannya. Jadi tidak ada pemerintahan bersama antara dirinya dengan kubu presiden terpilih apa lagi dengan Tim Transisi yang dimaksud.

Kritik Presiden SBY terhadap Jokowi dan Tim Transisinya tentu bukanlah hal yang sangat berlebihan. Karena bagaimana pun Presiden SBY merupakan pemangku kuasa rakyat secara definitif sampai pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. "Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pemilihan Umum 2009. Sampai 20 Oktober 2014, yang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab,"

Terlebih bahwa berbagai kebijakan pemerintah sampai dengan 20 Oktober nanti merupakan tanggung jawab pemerintahan di bawah kendali Presiden SBY, bukan Jokowi. "Ini perlu agar jangan sampai transisi yang dimaksud konsultasi ini dimaknai seperti itu. Misalnya kebijakannya kok begitu, harusnya begini. Tidak. Karena yang bertanggung jawab saya (Presiden SBY)".

Alhasil, ketika dua pemerintahan berada dalam masa transisi, yang seharusnya dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, bukan malah satu sama lain saling mengganggu atau saling mengintervensi kebijakan.

Biarlah pemerintahan SBY menggabiskan masa baktinya sampai tuntas di batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 20 Oktober 2014 nanti. Begitupun dengan Tim Transisi bentukan Jikowi, di masa transisi pemerintahan ini, berkomunikasi dan berkoordinasi tentu merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan, demi menjaga keharmonisan dua pemerintahan.

Tetapi yang harus diingat adalah bahwa batasan-batasan yang ada harus  tetap dijaga dan dihormati, jangan sampai ada benturan-benturan kepentingan sehingga hal tersebut dapat merusak  hubungan dan niatan baik di antara kedua belah pihak untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

*Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komfuf Cabang Ciputat Periode 2012-2013, dan Penggiat Kajian Piush.