Noda Demokrasi Itu Bernama Vandalisme

Oleh Dani Ramdhany*

Dimuat di www.rimanews.com

http://www.rimanews.com/read/20140709/160608/noda-demokrasi-itu-bernama-vandalisme

Suhu politik menjelang Pilpres 9 Juli kian menghangat, bahkan kadang juga memanas. Kedua kubu pasangan Capres dan Cawapres baik itu tim pemenangan, relawan, masa pendukung, ataupun media massa penunjang, mereka saling serang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik memalui fisik maupun nonfisik. Pertarungan politik kian hari semakin asyik dan menarik, meski  di dalamnya penuh dengan intrik.

Situasi seperti itu di dalam proses demokrasi sangatlah wajar, mengingat bahwa demokrasi meniscayakan adanya jaminan kebebasan hak-hak individu dan kelompok. Kebebasan tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, dan lebih penting lagi hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan baik di ruang publik maupun domestik. Tetapi, jika sekiranya kewajaran itu dibiarkan begitu saja dan berlarut-larut, maka nilai-nilai demokrasi akan ternodai oleh berbagai tindakan yang mengatasnamakan kebebasan itu sendiri.

Ya, memang benar bahwa saat ini demokrasi kita telah ternodai. Noda demokrasi tersebut bernama vandalisme. Vandalisme merupakan aksi pencacatan, perusakan, dan penistaan terhadap segala sesuatu. Vandalisme berasal dari kata vandal, yaitu orang yang menghancurkan segala hasil seni atau sesuatu yang ajeg dan indah. Vandalisme juga berarti bahwa seseorang atau kelompok yang selalu bernafsu untuk selalu melakukan aksi perusakan terhadap sesuatu yang ia tidak senangi. Vandalisme merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Baru-baru ini, telah terjadi aksi anarkisme massa yang dilakukan organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Perjuangan Demokrasi (Repdem) yaitu dengan menggeruduk kantor stasiun televisi Tv One di Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur, dan Kantor Tv One Biro Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (3/7).

Aksi tersebut didasarkan atas kekesalan massa pendukung PDIP setelah menyaksikan tayangan berita di Tv One yang menuding bahwa kader PDIP adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pemberitaan tersebut, massa PDIP tidak terima dan langsung melakukan aksi penyegelan serta aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan Kantor Tv One. Coretan tersebut diantaranya berbunyi "Kader PDIP bukan PKI" dan coretan-coretan bernada kemarahan lainnya.

Sebatas Salah Paham

Mari sejenak posisikan diri kita berada di tengah-tengah kedua belah pihak. Bagi pihak PDIP dan organisasi sayap pendukungnya, aksi tersebut dipandang perlu sebagai peringatan. Hal itu sangat jelas seperti yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Tjahjo Kumolo. Ia dengan tegas menyatakan "fitnah sudah pada situasi kritis seolah PDI Perjuangan mengusung kader PKI. PDI Perjuangan kawan PKI maka PDI Perjuangan musuh AD, demikian berita TV One. Partai minta pertanggungjawaban bukti, siapa nama anggota PKI yang diberitakan TV One. Ini menyangkut harga diri kehormatan partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri yang dilecehkan berita TV One."

Namun di pihak lain, Wakil Pemimpin Redaksi Tv One, Totok Suryanto membantah terkait pemberitaan yang seolah-olah menyatakan bahwa PDIP mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia menyatakan bahwa “tidak, tidak ada kalimat seperti itu. Kami tidak pernah ada niat untuk menjelek-jelekkan partai manapun. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman.”

Dari penjelasan kedua belah pihak, sangat jelas bahwa aksi vandalisme tersebut didasarkan atas kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Tidakan vandalisme di Negara hukum yang demokratis sangat tidak dibenarkan. Jika sekiranya pemberitaan tersebut benar adanya mengandung unsur pencemaran nama baik partai, maka seharusnya pihak PDIP melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, baik itu KPU, Bawaslu, Dewan Pers, ataupun Kepolisian.

Akhir cerita, kasus aksi vandalime yang menodai demokrasi ini telah diakhiri dengan jalan damai. Dewan Pers telah memediasi kedua pihak untuk tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. "Tv One sudah sepakat dengan PDIP yang mengadukan ini ke dewan pers, mereka memilih jalan perdamaian," kata ketua Dewan Pers, Stanley.

Vandalisme Kontra Demokrasi

Menurut amanat konstitusi, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Setiap apapun harus diatur dan diselesaikan menurut hukum. Sangat tidak dibenarkan, jika sekiranya dalam menyelesaikan setiap permasalahan, individu atau kelompok tertentu menggunakan aksi kekerasan atau peruksakan terhadap sesuatu. Aksi vandalisme jelas sangat bertentangan dengan norma hukum dan demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sampai mengecam aksi-aksi kekerasan dan perusakan yang menodai proses berjalannya demokrasi di Indonesia. "Saya tidak ingin ada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi di Pemilu 2014 dan pasca pemungutan suara. Apakah aksi kekerasan, ataupun tindakan destruktif dan main hakim sendiri, dari manapun datangnya."

Setiap konflik dan permasalahan yang ada di sekitar kita kiranya harus diselesaikan dengan jalan musyawarah bukan dengan aksi kekerasan dan perusakan. Karena sikap vandalisme itu sangat bertentangan dengan norma-norma luhur yang ada pada jati diri bangsa ini. “Tidak ada ruang untuk aksi kekerasan dan anarkisme di negeri ini. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan oleh siapapun. Saya sangat percaya bahwa setiap konflik selalu ada solusinya, seberat apa pun konflik itu, kalau selalu diikhtiarkan untuk diakhiri, selalu ada jalan ke arah itu,” pesan Presiden.

Di Negara hukum seperti Indonesia, iklim demokrasi yang benar dan baik perlu adanya sikap pendewasaan. Sebab berbicara prihal demokrasi bukan hanya sekedar wilayah kebebasan berserikat atau kebebasan berpendapat, juga bukan hanya pada ranah kualitas pers yang bebas, tetapi juga kualitas sikap masyarakatnya yang dewasa dalam menyikapi sesuatu. Demokrasi tanpa ditunjang dengan pemahaman dan kedewasaan, hanya akan berujung pada kebebasan yang lepas tanpa batas dan diakhiri dengan aksi-aksi anarkisme dan vandalisme. Anarkisme dan vandalisme adalah musuh utama demokrasi yang harus kita perangi.

Semoga ke depan masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada seiring dengan berjalannya proses demokrasi. Demokrasi Indonesia harus tetap kita perjuangkan dan jangan sampai ternodai oleh aksi-aksi vandalisme. Demokrasi kita harus diiringi dengan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain, demi terwujudnya keamanan, kenyamanan dan ketentraman bersama. 

* Penulis adalah Ketua Umum HMI KOMFUF Cabang Ciputat Periode 2012-2013 M.