“Saya hanya ingin
mengingatkan beliau, menyamakan rekrutmen menteri dengan rekrutmen lurah dan
camat tidaklah mudah dan sederhana. Lurah dan camat itu adalah jabatan
birokrasi daerah. Pesertanya adalah PNS dengan golongan tertentu,”
SIARNUSA.com – Pakar
hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, rencana Joko Widodo atau
Jokowi yang akan melelang jabatan menteri jika ia terpilih menjadi presiden
pada Pilpres nanti, bukanlah perkara yang mudah.
“Saya
hanya ingin mengingatkan beliau, menyamakan rekrutmen menteri dengan rekrutmen
lurah dan camat tidaklah mudah dan sederhana. Lurah dan camat itu adalah
jabatan birokrasi daerah. Pesertanya adalah PNS dengan golongan tertentu,” ujar
Yusril di akun Twitter-nya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (30/5).
Menurut
Yusril, posisi jabatan menteri di kabinet
itu tidak sama dengan jabatan seorang lurah atau camat. “Lagi pula, jabatan
menteri itu bukan jabatan birokrasi, tapi jabatan politik,” ungkapnya.
Yusril
menjelaskan, PNS yang mengikuti lelang jabatan lurah dan camat tidak memiliki
peranan politik apapun dalam pemenangan Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Sedangkan
jabatan menteri, erat kaitannya dengan peran politik yang membutuhkan perjuangan
dan pengorbanan.
"Beda
dengan partai-partai, kelompok dan perorangan yang berpengaruh yang sejak awal
ikut berjuang mendukung Jokowi jadi Presiden. Mereka ikut berjuang mungkin
dengan segala resiko mengorbankan banyak hal termasuk resiko politik dan harta
benda," ujarnya.
Bagi
Yusril, lelang jabatan menteri memang sah-sah saja, akan tetapi bagaimana
Jokowi dapat menjelaskan secara jelas mekanismenya. "Kecuali Pak Jokowi
menjelaskan secara detil, bagaimana caranya lelang jabatan untuk mengisi
kabinet tersebut dilakukan," pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar